Bappeda Kota Magelang

Pada hari Rabu, 6 November 2019, diadakan penganugerahan Gerakan 100 Smartcity. Sebelumnya, pada tanggal 4-5 November, 25 Kabupaten/Kota diminta memaparkan hasil bimbingan teknis yang diadakan oleh Kementerian Kominfo.

Acara ini merupakan puncak dari rangkaian Gerakan 100 Smartcity Indonesia yang digagas oleh Kementerian Kominfo RI. Pada tahun 2017, 25 daerah mengikuti program ini. Kemudian pada tahun 2018, diikuti oleh 50 daerah. Lalu pada tahun 2019, 25 daerah terdaftar dalam program ini. Kota Magelang ikut dalam rombongan 2019. Proses self-assessment dilakukan oleh daerah pada awal tahun 2019. kemudian berdasar hasil tersebut, kementerian menurunkan tim untuk melaksanakan verifikasi dan validasi ke daerah. Pada bulan Mei, diumumkan hasilnya, dan bagi 25 daerah yang lolos, akan diberikan bimtek dan pendampingan dari Tim Kemenkominfo selama 4 bulan. Hasil dari bimtek ini adalah Roadmap Smartcity yang sesuai dengan pola yang dianut Kemenkominfo.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Magelang pada tanggal 6 - 31 Mei 2019 dengan obyek survey sejumlah 43 Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik (UPP), maka dengan ini kami sampaikan bahwa BAPPEDA Kota Magelang mendapatkan Nilai IKM

79,55 (B)

Nilai tersebut didapat dari 36 responden:

• 12 laki-laki, 23 perempuan, dan 1 tanpa keterangan
• 2 SMA, 9 Diploma, 19 S1, dan 6 S2

Terima kasih atas penilaian yang telah kami terima. Masukan Anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Pada tanggal 16-17 Mei 2019, bertempat di Hotel Mexolie Kab. Kebumen, Bappeda Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Fasilitasi Rancangan Akhir Perkada RKPD Kab/Kota Tahun 2020. Kota Magelang mendapatkan jadwal Fasilitasi pada hari Kamis, 16 Mei 2019.

Pihak Provinsi Jawa Tengah hadir terdiri dari Bappeda, Badan Pengelola Pendapatan dan Keuangan, dan Inspektorat. Dari Kota Magelang juga hadir dari Bappeda, Inpektorat, dan BPKAD.

Pada Fasilitasi ini, Pemprov Jawa Tengah memberi masukan-masukan dan koreksi terhadap Raperwal RKPD Tahun 2020 yang sedang disusun oleh Pemerintah Kota Magelang.