Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan kebijakan yang inklusif untuk semua lapisan masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Inklusivitas dalam Kebijakan Pelayanan Publik". FGD ini merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang untuk periode 2025-2045. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin 14 Agustus 2023 bertempat di aula Pangripta Bappeda Kota Magelang dan dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi pemerintahan, organisasi masyarakat, dan narasumber ahli di bidang kebijakan publik.

Salah satu poin utama yang diangkat dalam FGD ini adalah pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Narasumber, Dr. Suwatin, MA, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi pada Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN RI, secara tegas menyatakan bahwa partisipasi publik merupakan fondasi kuat bagi kebijakan yang berhasil. Partisipasi publik membuka jalan bagi pemberian masukan yang berharga kepada pembuat kebijakan, dengan menyediakan informasi yang akurat, data yang valid, bukti empiris, dan perspektif masyarakat.

Inklusivitas adalah elemen utama dalam perencanaan pelayanan publik yang berhasil. Dalam FGD ini, dibahas bagaimana inklusivitas harus diintegrasikan dalam kebijakan pelayanan publik. Dalam FGD ini, perwakilan dari berbagai instansi pemerintah seperti Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan berbagai organisasi masyarakat seperti Organisasi Bocah Asli Magelang (OBAMA), Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), Forum Generasi Berencana (Genre), dan lainnya turut berpartisipasi. Kehadiran kelompok-kelompok ini membantu memastikan suara semua lapisan masyarakat terdengar dalam penyusunan kebijakan yang lebih inklusif.

Dalam kesimpulan FGD ini, pentingnya mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik menjadi titik fokus. Sebagai bagian dari upaya kesinambungan, rekomendasi dan kesimpulan dari FGD ini akan menjadi sumbangan penting dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang 2025-2045.