Pemerintah Kota Magelang menggelar Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mulai Senin 14 Juni 2021 bertempat di hotel Atria, Kota Magelang.

Kegiatan bimbingan teknis ini diagendakan dilaksanakan selama tiga hari, yaitu pada Senin 14 Juni sampai dengan 16 Juni 2021. Peserta dari kegiatan ini dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Magelang, dr. Muchamad Nur Aziz. Dalam pembukaannya, disampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat,   seluruh peserta melakukan swab antigen.

Dalam kegiatan ini Pemerintah Kota Magelang menggandeng Tim dari Universitas Brawijaya Malang sebagai narasumber dan mentor. Menurut kepala bidang Perencanaan Bappeda Kota Magelang. Ir. Kukuh Sari Pamungkas, M. T. menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah :

  1. Penyamaan persepsi dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk membangun Kota Magelang mencapai visi dan misi Kota Magelang
  2. Tercipta keselarasan atau sinergitas antara perencanaan pembangunan Kota Magelang dengan perangkat daerah, antara RPJMD dengan Renstra perangkat daerah
  3. Terwujudnya kesepakatan perangkat daerah dalam menjabarkan visi misi kepala daerah dalam tujuan, sasaran,indikator dan program
  4. Terwujudnya dokumen perencanaan dengan cascading yang jelas, tepat sasaran.

Dalam paparannya, Prof Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk dari Universitas Brawijaya, Malang menyatakan bahwa perencanaan yang baik adalah perencanaan yang efektif dan acceptable. Perencanaan yang efektif adalah perencanaan yang dapat menyelesaikan permasalahan dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan perencanaan yang acceptable adalah perencanaan yang dapat diterima oleh stakeholder.

Dalam rangka penyusunan RKPD Kota Magelang 2022, pemerintah Kota Magelang sudah melaksanakan berbagai proses, baik dari pengumpulan saran masukan dari masyarakat melalui konsultasi publik maupun Focus Group Discussion (FGD) sampai dengan tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang dari tingkat kelurahan hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota.

Di karena terdapat deviasi rencana kerja perangkat daerah dengan kemampuan keuangan daerah, maka Bappeda Kota Magelang pada hari Selasa 8 Juni 2021 melaksanakan rapat koordinasi perangkat daerah dan tindak lanjut rapat koordinasi TAPD tentang RKPD 2022. Dari deviasi tersebut sudah dikoordinasi dengan kepala daerah, sehingga mendapat saran dan masukan terkait program penunjang yang dilaksanakan perangkat daerah dan juga terhadap program kegiatan yang menjadi rencana kerja untuk mendukung pencapain visi dan misi Kepala Daerah untuk tahap I tahun 2022.

Diharapkan dengan dilaksanakan kegiatan ini, maka akan tercapai keselarasan antara rencana kerja perangkat daerah dengan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Magelang menggadakan kegiatan Bimbingan Teknis Reviu RPJMD Pemerintah Kota Magelang di The Rich Hotel Yogyakarta pada Jum’at sampai dengan Sabtu, 4 dan 5 Juni 2021. Dengan narasumber tim dari Universitas Brawaijaya Malang.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, antara lain dari Staf Ahli, Asisten, Bagian Organisasi, Bappeda, Inspektorat, BPKAD dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Turut pula hadir dalam kegiatan ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang, Sekretaris Daerah Kota Magelang.

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyamakan persepsi terkait penyusunan RPJMD termasuk kebijakan terkait janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Serta untuk memastikan keterkaitan antar bab dan penerjemahan visi misi ke dalam indikator-indikator untuk pelaksanaannya dan implementasinya sesuai kewengan OPD.

 

Pelatihan "Mengangkat Isu Kemiskinan melalui Media Sosial" adalah kegiatan penelitian terapan yang didanai oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) melalui LPPM Universitas Sebelas Maret dan merupakan uji coba model dari penelitian lapangan yang telah dlaksanakan pada tahun 2019.

Dimana pelatihan awalnya direncanakan pelaksanaannya pada tahun 2020, namun dikarenakan adanya Pandemi Covid 19, maka kegiatan tersebut ditunda.

Dalam pidato pembukaan pelatihan tersebut, Plt Sekretaris Bappeda Kota Magelang, Veronica Kartika Indrawati, S.Sos.,MA.,M.Ec.Dev, menyampaikan, bahwa salah satu kelemahan media sosial yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sumber daya manusia (SDM) pengelola media sosial OPD tersebut, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Khususnya informasi program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah.

Sehingga terjadi ketimpangan antara media sosial yang dikelola oleh OPD dengan media sosial yang dikelola oleh masyarakat umum. Salah satunya adalah informasi yang diberikan kurang menarik. Akibatnya kurang optimal dalam menyampaikan informasi penanganan kemiskinan di Kota Magelang.

Diharapkan dengan adanya pelatihan itu, maka informasi yang terkait dengan program penanganan kemiskinan di Kota Magelang dapat diakses secara luas, khususnya oleh masyarakat miskin. Dan pada akhirnya masyarakat miskin dapat mengotimalkan penggunaan gadget dalam mendapatkan informasi tentang program penanganan kemiskinan.

Selain itu tujuan pelatihan ini agar OPD dapat menjalankan fungsinya dengan memaksimal kemajuan teknologi informasi, dalam menyampaikan informasi secara tepat dan cepat kepada masyarakat, sehingga terhindar dari informasi yang tidak benar (hoax).

Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah personel dari Solopos, yang khusus menangani dan mengelola informasi melalui media sosial.

Dalam paparannya, narasumber menyampaikan terkait bagaimana membangun empati, menggerakkan orang untuk terlibat dalam isu kemiskinan dan bagaimana cara mengangkat isu kemiskinan tanpa “eksploitasi”, namun menggali masalah dan membuka ruang solusi.

 

Subcategories