Bappeda Kota Magelang

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Dalam Pasal 2 (3) menyebutkan bahwa RPJMN Tahun 2015-2019 berfungsi salah satunya sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJM Nasional. File lengkap  Perpres dimaksud beserta dokumen lampirannya dapat diunduh disini

Menindaklanjuti Permendagri 54 Tahun 2010, penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2016 dilaksanakan secara seksama dengan mengintegrasikan pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom up/top down serta pendekatan politis untuk menghasilkan dokumen yang berkualitas, operasional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu, proses penyusunan dokumen perencanaan ini juga melibatkan keterwakilan seluruh stakeholders kota dengan memperluas jangkauan partisipatif, termasuk melibatkan forum anak dan kelompok rentan termarginalkan. Perencanaan yang berkualitas merupakan hulu demi memastikan pelaksanaan pembangunan berkeadilan dengan tata kendali evaluatif dan solutif disesuaikan dengan dinamika kekinian dan memperhatikan dimensi lokalitas. Salah satu core business Bappeda tersebut dieksekusi dengan agenda sebagai berikut. Detil kronologi agenda terdekat juga dapat disimak pada kalender kegiatan pada situs ini.

Dalam konteks peningkatan daya saing, pembangunan kota perlu terus dipacu agar memiliki competitive advantage. Tulisan berikut menggambarkan thesa dimaksud