Audiensi Perkuat Tiga Pilar Pembangunan
Dalam upaya mempercepat pembangunan di Kota Magelang, Wali Kota Magelang, H. Damar Prasetyono, melakukan audiensi ke tiga kementerian strategis di Jakarta pada Senin, 1 Juli 2025. Audiensi ini dilakukan untuk memperkuat tiga pilar utama pembangunan Kota Magelang: perumahan, pariwisata, dan reformasi birokrasi.
Didampingi oleh Kepala Bapperida Kota Magelang, Handini Rahayu, ST., M.Eng., dan Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, Dr. Yetty Setiyaningsih, SP., M.Eng., Wali Kota bertemu langsung dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional.
Kunjungan pertama dilakukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam pertemuan ini, Pemerintah Kota Magelang mengusulkan penyediaan kawasan permukiman baru untuk menjawab kebutuhan hunian layak di tengah keterbatasan lahan. Usulan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup warga.
Selanjutnya, rombongan melanjutkan audiensi ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di hadapan Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata, Ni Made Ayu Marthini, S.IP., M.Sc., Pemkot Magelang memaparkan potensi wisata yang dimiliki serta strategi pengembangan destinasi yang lebih berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Deputi menyambut baik ide-ide yang disampaikan dan memberikan insight berharga dalam upaya meningkatkan daya saing pariwisata Magelang di tingkat nasional dan internasional.
Audiensi terakhir dilakukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Wali Kota bersama tim diterima langsung oleh Wakil Menteri PANRB, Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto. Pertemuan ini membahas percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, dengan harapan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Tiga pertemuan penting yang dilaksanakan pada 1 Juli 2025 ini menjadi bagian dari langkah konkret Pemerintah Kota Magelang dalam menjalin sinergi dengan pemerintah pusat. Upaya ini sekaligus menunjukkan komitmen kuat untuk terus mendorong kemajuan daerah melalui kolaborasi, inovasi, dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
