Bapperida Kota Magelang

Jum'at (28/11), Bapperida Kota Magelang menyelenggarakan sosialisasi SE Musrenbang RKPD 2027 di Aula Pangripta secara hybrid. 

Acara ini dihadiri oleh perwakilan seluruh OPD, termasuk lurah se-kota Magelang secara luring, sementara fasilitator mengikuti secara daring melalui zoom meeting. Penjabat Sekda Kota Magelang dalam arahannya menekankan agar pelaksanaan musrenbang RKPD 2027 dapat dilaksanakan dengan cermat agar betul-betul dapat mengakomodir dan menjawab kebutuhan masyarakat ditengah keterbatasan fiskal yang ada.

Acara dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci terkait menu Renja RT oleh Kepala Bapperida Kota Magelang.

Pada Kamis, 13 November 2025, di Aula Pangripta Bapperida Kota Magelang, digelar diskusi mengenai transformasi wajib belajar 13 tahun. Acara ini diinisiasi oleh Bapperida Kota Magelang sebagai bentuk komitmen pemda untuk mendorong pemerataan pendidikan dan memperkuat sinergi lintas sektor agar setiap anak di Kota Magelang dapat mengakses pendidikan dasar dan menengah secara inklusif dan berkelanjutan.

Hadir sebagai narasumber adalah Adi Chandra Pamungkas, A.Md. (Anggota DPRD Kota Magelang) dan Kunadi, S.Pd., M.Pd., yang membagikan wawasan kebijakan dan tantangan serta peluang pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di Kota Magelang.

Diskusi berlangsung interaktif dengan kehadiran jajaran Disdikbud, Kemenag, Dewan Pendidikan, MKKS, hingga PKBM/SPNF. Para pemangku kepentingan berbagi tantangan dan solusi dalam pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di Kota Magelang. Sebagai tindak lanjut, disepakati adanya penguatan kolaborasi, optimalisasi peran PKBM, monitoring berkelanjutan, dan strategi penguatan guru serta tenaga kependidikan.

Bapperida Kota Magelang melaksanakan Diseminasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) pada Rabu, 12 November 2025 di Aula Pangripta. Kegiatan menghadirkan Wakil Wali Kota Magelang, Wakil Ketua DPRD (Bustanul Arifin, S.T.), dan Tim Pusat Studi Pancasila UGM. Kegiatan ini digelar dalam rangka penguatan komitmen bersama dalam percepatan penurunan kemiskinan di Kota Magelang. 

Diskusi berjalan intensif dengan membahas kondisi kemiskinan terkini, penurunan angka kemiskinan yang belum signifikan, ketimpangan yang masih tinggi, hingga tantangan garis kemiskinan yang terus meningkat. Narasumber menekankan pentingnya one on one treatment, penguatan literasi keuangan keluarga, UMKM naik kelas, perbaikan infrastruktur dasar, serta perlunya intervensi yang sesuai karakteristik rumah tangga miskin. Berbagai masukan disampaikan peserta, mulai dari evaluasi pelatihan, efektivitas program, hingga perlunya data kemiskinan real time dan koordinasi lintas sektor yang lebih tajam.

Sebagai tindak lanjut, disepakati adanya rencana aksi berbasis data, penguatan kolaborasi lintas sektor melalui TKPKD, serta integrasi rekomendasi hasil diseminasi dalam penganggaran 2026. Pemerintah Kota Magelang berkomitmen menurunkan kemiskinan dari seluruh lini—menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berpihak pada warga yang paling membutuhkan.