Bapperida Kota Magelang

Pada Kamis, 13 November 2025, di Aula Pangripta Bapperida Kota Magelang, digelar diskusi mengenai transformasi wajib belajar 13 tahun. Acara ini diinisiasi oleh Bapperida Kota Magelang sebagai bentuk komitmen pemda untuk mendorong pemerataan pendidikan dan memperkuat sinergi lintas sektor agar setiap anak di Kota Magelang dapat mengakses pendidikan dasar dan menengah secara inklusif dan berkelanjutan.

Hadir sebagai narasumber adalah Adi Chandra Pamungkas, A.Md. (Anggota DPRD Kota Magelang) dan Kunadi, S.Pd., M.Pd., yang membagikan wawasan kebijakan dan tantangan serta peluang pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di Kota Magelang.

Diskusi berlangsung interaktif dengan kehadiran jajaran Disdikbud, Kemenag, Dewan Pendidikan, MKKS, hingga PKBM/SPNF. Para pemangku kepentingan berbagi tantangan dan solusi dalam pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di Kota Magelang. Sebagai tindak lanjut, disepakati adanya penguatan kolaborasi, optimalisasi peran PKBM, monitoring berkelanjutan, dan strategi penguatan guru serta tenaga kependidikan.

Bapperida Kota Magelang melaksanakan Diseminasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) pada Rabu, 12 November 2025 di Aula Pangripta. Kegiatan menghadirkan Wakil Wali Kota Magelang, Wakil Ketua DPRD (Bustanul Arifin, S.T.), dan Tim Pusat Studi Pancasila UGM. Kegiatan ini digelar dalam rangka penguatan komitmen bersama dalam percepatan penurunan kemiskinan di Kota Magelang. 

Diskusi berjalan intensif dengan membahas kondisi kemiskinan terkini, penurunan angka kemiskinan yang belum signifikan, ketimpangan yang masih tinggi, hingga tantangan garis kemiskinan yang terus meningkat. Narasumber menekankan pentingnya one on one treatment, penguatan literasi keuangan keluarga, UMKM naik kelas, perbaikan infrastruktur dasar, serta perlunya intervensi yang sesuai karakteristik rumah tangga miskin. Berbagai masukan disampaikan peserta, mulai dari evaluasi pelatihan, efektivitas program, hingga perlunya data kemiskinan real time dan koordinasi lintas sektor yang lebih tajam.

Sebagai tindak lanjut, disepakati adanya rencana aksi berbasis data, penguatan kolaborasi lintas sektor melalui TKPKD, serta integrasi rekomendasi hasil diseminasi dalam penganggaran 2026. Pemerintah Kota Magelang berkomitmen menurunkan kemiskinan dari seluruh lini—menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berpihak pada warga yang paling membutuhkan.

Bapperida Kota Magelang melaksanakan Monitoring Aksi Konvergensi Percepatan dan Penurunan Stunting pada Kamis, 6 November 2025 di Aula Pangripta. Kegiatan menghadirkan Achmad Widodo (Anggota Komisi B DPRD Kota Magelang) sebagai narasumber. Hadir OPD lintas sektor, kecamatan, BPJS Kesehatan, PDAM, hingga Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII. Kegiatan ini digelar dalam rangka memastikan transformasi aksi konvergensi berjalan efektif serta menajamkan capaian indikator stunting.

Diskusi berlangsung dinamis dengan membahas kondisi stunting Kota Magelang yang meski menurun menjadi 15,3%, masih jauh dari target 2029 sebesar 10,26%. Narasumber menegaskan pentingnya data yang valid sebagai dasar intervensi, penguatan koordinasi lintas sektor, peran aktif keluarga, hingga urgensi kebijakan/regulasi pada tingkat kota. Peserta juga mengulas mekanisme enam aksi konvergensi, kelompok sasaran, tambahan indikator baru, serta kendala teknis seperti perbedaan sumber data, cakupan layanan, dan pemenuhan target tiap OPD.

Sebagai tindak lanjut, OPD pengampu diminta menyediakan data terpilah serta menyiapkan analisis situasi menuju pramusren khusus stunting. Pemkot akan mengkoordinasikan pengisian web aksi sebagai upaya memperkuat kolaborasi dan memastikan seluruh intervensi tepat sasaran - demi mewujudkan generasi Kota Magelang yang lebih sehat dan bebas stunting.