Bertempat di Omahe BW 98 Kelurahan Potrobangsan pada Senin (26/02/2024), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan beragam elemen masyarakat. Pelaksanaan FGD ini dihadiri perwakilan dari kelompok difabel, kelompok pemuda, forum anak, PKK, Dharma Wanita, BEM Universitas Kota Magelang, SLB B dan SLB C, serta beberapa OPD (Dinas Dikbud, Dinas Sosial, DPMP4KB, Dinas Perhubungan, DPUPR, Dinas Perkim, DLH, Disporapar) Pemerintah Kota Magelang.

Acara yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Magelang ini diawali dengan paparan yang disampaikan oleh narasumber utama, Triwahyuni Suci Wulandari, dari Yayasan JALATERA (Jala Lentera Indonesia). Paparan tersebut menjadi landasan bagi diskusi yang akan dilakukan selanjutnya.

Setelah paparan, peserta FGD dibagi menjadi tiga kelompok diskusi, masing-masing fokus pada aspek sosial dan perlindungan perempuan, anak, dan lansia; pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, dan pariwisata; serta infrastruktur. Fokus utama diskusi adalah apakah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Magelang sudah mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas.

Kelompok pertama mengulas tentang aspek sosial dan perlindungan. Diskusi mereka meliputi berbagai tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan lansia dalam mendapatkan akses terhadap layanan publik. Kelompok ini menyoroti pentingnya kebijakan inklusif yang memastikan tidak ada yang terpinggirkan dalam akses terhadap layanan publik.

Kelompok kedua membahas tentang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, dan pariwisata. Mereka menyoroti perlunya peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, promosi kebudayaan lokal, serta pembangunan infrastruktur pariwisata yang ramah bagi semua kalangan masyarakat.

Sementara itu, kelompok ketiga fokus pada infrastruktur. Mereka mengevaluasi keberhasilan Pemerintah Kota Magelang dalam menyediakan infrastruktur dasar seperti transportasi, air bersih, dan sanitasi yang memadai bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok minoritas.

Melalui diskusi ini, berbagai masukan berharga berhasil dihimpun. Diharapkan, masukan dari beragam kelompok masyarakat ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Magelang dalam meningkatkan kualitas pembangunan yang berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.