3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Secara terminologi, kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Magelang baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada konsep money follow programme priority. Dengan semakin pulihnya ekonomi Paska Covid-19, pergerakan perekonomian di seluruh wilayah, termasuk di Kota Magelang semakin menunjukkan optimisme ke arah sebelum pandemi.
Selain itu kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2024 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Magelang yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Bab ini akan membahas kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2024.
Kerangka ekonomi dan pendanaan daerah ini menjadi dasar kebijakan perencanaan anggaran agar dapat dialokasikan secara efektif dan berbasis program prioritas disamping juga untuk mencapai program dalam RPJMD yang dari hasil evaluasi pada tahun 2023 yang masuk dalam katagori program yang akan tercapai dan program yang perlu upaya keras untuk mencapai target RPJMD. Diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh sesuai target dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat secara kualitas untuk menurunkan kemiskinan, memperbaiki ketimpangan pendapatan, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan IPM sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.
Rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan daerah tahun 2024 ini akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah terindentifikasi di Kota Magelang.
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
3.1.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional
Pemulihan ekonomi global tahun 2022 tertahan oleh adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang berjalan sejak Februari 2022. Tingginya tensi geopolitik tidak hanya berdampak pada dua negara tersebut, melainkan meluas ke berbagai negara di dunia. Salah satu dampak perang berkaitan dengan tingginya tensi geopolitik adalah saling berbalas sanksi utamanya antara Rusia dengan negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina merupakan salah satu negara produsen terbesar untuk komoditas energi seperti minyak dan gas serta komoditas pangan gandum dunia. Sehingga, dengan adanya perang, suplai kebutuhan energi dan pangan menjadi terganggu dan memicu tingginya tekanan inflasi di berbagai negara pada tahun 2022. Dampak perang yang menghambat pemulihan ekonomi juga tecermin pada perekonomian beberapa negara seperti Inggris, Meksiko, Jepang, dan Spanyol yang belum mampu kembali ke level prapandemi hingga tahun 2022.
Aktivitas perdagangan global tahun 2022 mengalami perlambatan, tercermin dari penurunan pada Baltic Dry Index (BDI). Penurunan aktivitas perdagangan global disebabkan utamanya oleh gangguan rantai pasok, kebijakan sanksi perdagangan beberapa negara, tingginya harga komoditas, dan tekanan inflasi yang tinggi. Volume perdagangan dunia pada tahun 2022 dan 2023 diperkirakan terus mengalami tren perlambatan dengan pertumbuhan masing-masing 3,5 dan 1,0 persen, setelah mampu tumbuh tinggi sebesar 9,7 persen pada tahun 2021
Pada tahun 2022, aktivitas ekonomi global baik manufaktur maupun jasa mengalami perlambatan, tercermin dari penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) hingga berada di zona kontraksi pada akhir tahun 2022. Perang Rusia dan Ukraina memicu peningkatan harga komoditas pada tahun 2022. Selain itu, perang juga memicu krisis energi dan pangan serta peningkatan inflasi berbagai negara hingga mencapai rekor inflasi dalam beberapa dekade. Dalam merespons dan meredam tingginya inflasi, bank sentral berbagai negara meningkatkan suku bunga acuan. Seiring dengan respons kebijakan kenaikan suku bunga dan adanya kekhawatiran akan risiko resesi dan perlambatan global pada tahun 2023, tren harga komoditas diperkirakan akanmelambat dan tidak setinggi pada tahun 2022.
Dengan berbagai perkembangan terkini, per Januari 2023 International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 melambat sebesar 2,9 persen. Sementara, lembaga internasional lain, seperti World Bank dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 masing-masing sebesar 1,7 dan 2,2 persen. Inflasi global yang masih tinggi diperkirakan akan menjadi penghambat pertumbuhan pada tahun 2023.
Beberapa lembaga internasional merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global. Inflasi melanda negara-negara maju. Amerika yang biasanya di bawah 1 persen saat ini inflasi sudah mencapai 8,5 persen, dan inflasi paling tinggi di Turki sudah melompat ke angka 61,1 persen. Inflasi negara berkembang diperkirakan juga akan meningkat, namun dalam batas yang moderat. Kondisi ini berdampak pada skenario perdagangan Indonesia. Harga komoditas yang tinggi diperkirakan akan tetap mendorong pertumbuhan tinggi pada ekspor dan pendapatan negara, meskipun terdapat risiko tekanan inflasi yang semakin tinggi di beberapa negara mitra dagang Indonesia.
Arah kebijakan nasional ini menjadi pertimbangan arah belanja bagi RKPD tahun 2024 yaitu prioritas bagi belanja pada sektor yang mempercepat dampak sebagaimana tema RKP Tahun 2024.
3.1.2 Kondisi Perekonomian Nasional dan Jawa Tengah
Kondisi perekonomian nasional dan Jawa Tengah di tahun 2021 mulai tahap pemulihan akibat pandemi Covid-19. Meski demikian perekonomian mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian tahun 2020 yang berkontraksi hampir di seluruh wilayah. Sampai akhir tahun 2022 secara nasional pertumbuhan ekonomi tercatat 5.77% dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sementara itu tingkat inflasi nasional masih cukup rendah namun terkendali di angka 1,87%.
Ekonomi domestik pada tahun 2022 mengalami pemulihan yang kuat di tengah tren perlambatan ekonomi global. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Pemulihan mobilitas dan pariwisata, terjaganya daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansif, serta konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat selama tahun 2022, menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 9,9 persen, menjadi US$ 4.783,9 atau setara Rp 71,0 juta pada tahun 2022. Dengan pencapaian ini, Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan.
Dari sisi pengeluaran, peningkatan mobilitas seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas oleh pemerintah telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Selain itu, penguatan program perlindungan sosial dalam meredam tekanan dari penyesuaian harga energi serta keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan juga turut berperan dalam menjaga kesinambungan pemulihan daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,9 persen. Aktivitas investasi yang ditunjukkan oleh kinerja dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh moderat sebesar 3,9 persen seiring dengan ketidakpastian global yang tengah berlangsung.
Sementara itu, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 4,5 persen, yang disebabkan oleh menurunnya belanja barang untuk pengendalian pandemi COVID-19. Tingginya harga komoditas di tengah berlangsungnya perang Rusia dan Ukraina mendorong peningkatan kinerja net ekspor Indonesia. Dari sisi ekspor, Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut, sehingga ekspor dapat tumbuh sebesar 16,3 persen pada tahun 2022. Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh kenaikan nilai bahan bakar mineral sebesar 67,5 persen dan volume bahan bakar mineral sebesar 7,2 persen. Selain itu, komoditas utama nonmigas yang mengalami kenaikan nilai dan volume adalah besi dan baja serta kendaraan dan bagiannya. Sementara itu, laju pertumbuhan impor Indonesia adalah sebesar 14,7 persen, yang didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Secara keseluruhan, Indonesia masih mencatatkan net ekspor positif pada tahun 2022.
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif dari seluruh sektor pada tahun 2022. Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa sektor yang mampu mencapai dua digit, yaitu transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum. Capaian ini utamanya didorong oleh penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia (MotoGP, KTT G20, World Conference on Creative Economy, International E-Sport Federation, World E-Sport Championship, World Super Bike), pembukaan perjalanan di negara sumber wisatawan mancanegara; serta pelaksanaan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik.
Sektor pertanian menunjukkan peningkatan pertumbuhan sebesar 2,3 persen, seiring dengan adanya puncak panen dan tingginya harga komoditas perikanan dunia. Selain itu, adaptasi inovasi di sektor pertanian, terutama subsektor perikanan turut meningkatkan kapasitas produksi perikanan tangkap dan budidaya. Sektor industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, yaitu 18,3 persen, tumbuh sebesar 4,9 persen.
Capaian ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu mencapai dua digit, di antaranya industri logam dasar, industri mesin dan perlengkapannya, dan industri alat angkutan. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 5,5 persen.
Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2022 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2023 yang diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3-5,5 persen. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan inflasi yang diperkirakan akan kembali ke target bank sentral yakni 2,0-4,0 pada semester II-2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024.
Ekspor barang dan jasa diperkirakan akan tetap tumbuh positif, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi mitra dagang Indonesia di Wilayah Asia. Harga komoditas pada tahun 2023 diperkirakan akan melambat dan tidak setinggi pada tahun 2022. Komoditas batu bara menjadi peluang untuk ekspor dengan pembukaan kembali ekonomi Cina dan memenuhi kebutuhan energi Kawasan Eropa.
Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan tahun 2023 diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan mampu tumbuh positif, didukung oleh peningkatan permintaan domestik maupun eksternal dan peningkatan investasi. Kinerja pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi.
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jawa Tengah | 5,32 | 5,40 | -2,65 | 3,33 | 5,31 | Akhir Tahun 2022 |
| Indonesia | 5,17 | 5,02 | -2,07 | 3,69 | 5,31 | Akhir Tahun 2022 |
Tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2022 mengalami peningkatan dari 9,54 persen menjadi 9,57 persen. Beberapa faktor menjadi penyebab kenaikan angka kemiskinan di September 2022, antara lain karena pertumbuhan ekonomi yang melambat pada III dibanding triwulan II, dan kenaikan harga BBM yang menyebabkan kenaikan pada beberapa harga komoditas pangan. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan 2023 sebesar 7,5-8,5 persen dalam RPJMN 2020-2024, namun dengan mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini pemerintah memprakirakan angka kemiskinan 2023 berada di kisaran 8,5-9,0 persen dan kemiskinan ekstrem sekitar 1,5 persen.
Upaya keras terus dilakukan pada tahun 2023 untuk menurunkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, antara lain dengan melanjutkan pelaksanaan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial. Salah satu pentahapan yang penting adalah melalui peningkatan ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial dengan menggunakan database sosial ekonomi yang mutakhir dan berperingkat. Beberapa aspek penekanan dalam reformasi ini, antara lain (1) penyiapan regulasi untuk pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi sehingga dapat digunakan seluruh K/L dan pemerintah daerah dalam penyaluran program pada tahun 2024; (2) perluasan dan implementasi skema perlindungan sosial adaptif kepada pemerintah daerah; (3) penyempurnaan proses graduasi dan komplementaritas program melalui pemberdayaan ekonomi yang dilakukan lintas sektor; (4) penguatan reformasi skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan; dan (5) penjangkauan terhadap kelompok miskin dan rentan, seperti anak telantar, lansia, dan penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan dan layanan pemerintah. Melalui penguatan agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial yang didukung stabilitas ekonomi diharapkan upaya pemerintah menghapuskan kemiskinan ekstrem masih on-track.
Indikator ketenagakerjaan terus mengalami pemulihan dari tekanan pandemi COVID- 19. Pada Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 0,63 poin persentase menjadi 5,86 persen. Jumlah penciptaan lapangan kerja baru cukup besar mencapai 4,25 juta, tertinggi sejak tahun 2018. Pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun mengalami peningkatan pada tahun 2022, menjadi sebesar 1,85 juta orang. Untuk meningkatkan pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satunya adalah implementasi program Kartu Prakerja bagi 3,47 juta orang dengan total insentif mencapai Rp5,36 triliun.
Memasuki tahun 2023, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, TPT diperkirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,3-6,0 persen. Program perlindungan pekerja dan peningkatan keahlian terus dilakukan melalui pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pelatihan vokasi, termasuk program Kartu Prakerja yang akan memulai kebijakan transisi program ke skema awal yaitu untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan vokasi.
Di level provinsi Jawa Tengah, pemulihan ekonomi juga menunjukkan tren penguatan. Pada tahun 2021 mampu menjaga pertumbuhan yang positif sebesar, 3,3 persen. Meski dihantam gelombang Covid-19 varian delta, pemulihan ekonomi berlanjut di triwulan 1 Tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 5,12 % yang lebih besar dari capaian nasional sebesar 5,01%. Pada triwulan 2 Tahun 2022 ekonomi Jawa tengah terus tumbuh dan mencapai pertumbuhan 5,66%, akan tetapi pada triwulan III-2022 sedikit menurun menjadi sebesar 5,28 % akibat cuaca ekstrim yang menurunkan produksi pertanian dan sektor pertambangan serta mulai melambatnya ekspor dan investasi. Pasar domestik dan internasional masih tumbuh meskipun tidak sepesat triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV-2022 ekonomi Jawa Tengah meningkat sebesar 5,31%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam mendukung perekonomian Jawa Tengah tumbuh positif di tahun 2022 meliputi Transportasi dan Pergudangan sebesar 73,03 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 16,99 persen dan Jasa Lainnya sebesar 11,79 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa (termasuk ekspor antar daerah) sebesar 10,48 persen, dan diikuti dengan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,52 persen.
Kondisi ekonomi yang semakin membaik juga berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Pada periode Agustus 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah sebesar 5,57 persen atau sebanyak 1,08 juta orang, turun 0,38 persen dibandingkan periode Agustus 2021. Dari sisi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah juga mulai meningkat, hal ini ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan Jawa Tengah dari yang sebelumnya sebesar 11,25 persen pada September 2021 menjadi 10,98 persen pada September 2022 atau menurun sebanyak 75,78 ribu orang.
3.1.3 Kondisi Perekonomian Kota Magelang
Respons kebijakan ekonomi dan sosial yang telah dirumuskan dalam menghadapi pandemi mampu menjaga pergerakan indikator makro sampai akhir tahun 2022 pada angka capaian dengan tingkat penurunan/peningkatan yang tidak terlalu tajam dari tahun 2021. Setelah di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Magelang tumbus signifikan menjadi sebesar 5,77 persen, dibandingkan dengan dengan pertumbuhan ekonomi 3.20% di tahun 2021.
Keberhasilan pembangunan di Kota Magelang selama tahun 2022 dapat dilihat dari peningkatan capaian kinerja makro di aspek ekonomi dan kesejahteraan sosial berikut:
| Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,23 | 5,42 | 5,46 | 5,44* | -2,45 | 3,20 | 5,77 |
| TPT (%) | NA | 6,68 | 4,88 | 4,37 | 8,59 | 8,73 | 6,71 |
| IPM (%) | 77,16 | 77,84 | 78,31 | 78,80 | 78,99 | 79,43 | 80,39 |
| Inflasi (%) | 2,25 | 3,90 | 2,65 | 2,19 | 1,84% - 3,84%* | 1,53** | 6,31 |
| Rasio Gini | 0,328 - 0,340* | 0,328 - 0,340* | 0,387 | 0,412 | 0,405 | 0,452 | 0,427 |
| Persentase Penduduk Miskin (%) | 8,79 | 8,75 | 7,87 | 7,46 | 7,58 | 7,75 | 7,10 |
3.1.4 Pemerataan Pendapatan
Berdasarkan kriteria Bank Dunia, persentase hasil pembangunan yang diterima oleh 40% penduduk berpenghasilan terendah di Kota Magelang mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2022. Penurunan terjadi selama kurun waktu 2017-2019, perlahan kembali naik di tahun 2020 walaupun kembali turun drastis di tahun 2021 dan pada tahun 2022 kembali naik. Pada tahun 2022 tercatat bahwa 40% penduduk berpendapatan rendah di Kota Magelang menerima hasil pembangunan sebesar 16,24%. Meski demikian persentase ini mengindikasikan Kota Magelang masih berada pada kelompok ketimpangan pendapatan sedang/menengah. Di tahun 2022, kelompok 20% penduduk Kota Magelang dengan pendapatan tinggi memperoleh hasil pembangunan yang sangat tinggi sebesar 50,59%.
| Tahun | Kriteria Bank Dunia | ||
|---|---|---|---|
| 40% Pendapatan Bawah | 40% Pendapatan Menengah | 20% Pendapatan Tinggi | |
| 2017 | 17,77 | 38,88 | 43,35 |
| 2018 | 16,29 | 39,30 | 44,41 |
| 2019 | 15,17 | 37,58 | 47,25 |
| 2020 | 16,26 | 36,80 | 46,95 |
| 2021 | 14,90 | 32,91 | 52,19 |
| 2022 | 16,24 | 33,16 | 50,59 |
3.1.5 Pertumbuhan Ekonomi
Ekonomi Kota Magelang tahun 2022 diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,77 persen, meningkat dibanding capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,20 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang tahun 2022 ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Pusat yang tumbuh di angka 5,31 persen. Ekonomi yang tumbuh positif di angka 5,77 persen menunjukkan kondisi ekonomi yang semakin pulih dengan berakhirnya pandemi Covid-19.
Nilai tambah yang dihasilkan dari perekonomian di Kota Magelang ditunjukkan oleh nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 (adhk) sebesar Rp. 6.513,89 milliar (2021) yang meningkat menjadi Rp. 6.889,45 milliar di tahun 2022. Sementara dari sisi harga berlaku (adhb), PDRB Kota Magelang tahun 2021 mencapai Rp. 9.178,78 milliar. Angka ini meningkat menjadi Rp. 10.088,60 milliar di tahun 2022.
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
*** Angka Proyeksi
Ekonomi Kota Magelang yang tumbuh positif didukung oleh pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang diestimasi tumbuh 50,05 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 15,85 persen dan jasa lainnya yang tumbuh 15,36 persen. Kemudian, keempat lapangan usaha yang memiliki peran dominan juga tumbuh positif diantaranya konstruksi, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang tumbuh berturut-turut sebesar 0,86 persen, 3,38 persen, 2,25 persen, dan 1,12 persen.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi di semua komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga diestimasi masih mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,40 persen. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga tumbuh 4,73 persen. Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan proyeksi dari investasi meskipun melambat namun masih tetap tumbuh positif 1,26 persen.
3.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka
Jumlah pengangguran terbuka di Kota Magelang tahun 2022 berkurang sebanyak 1.289 orang dibanding tahun 2021 lalu. Dengan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 4.487 orang pada tahun 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Magelang menurun dari 8,73 persen (2021) menjadi 6,71 persen (2022). TPT diukur sebagai persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.
Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan selain ditandai dengan menurunnya TPT, juga diikuti dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK Kota Magelang meningkat dari 67,07 persen (2021) menjadi 67,56 persen (2022). Angka ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang ada di Kota Magelang tahun 2022 terdapat sekitar 68 orang yang termasuk dalam angkatan kerja. Tercatat jumlah angkatan kerja di Kota Magelang tahun 2022 sebanyak 66.834 orang. Peningkatan TPAK menunjukkan besaran relatif ketersediaan pasokan tenaga kerja di Kota Magelang untuk memproduksi barang dan jasa juga mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatan TPAK dan penurunan TPT, jumlah penduduk bekerja di Kota Magelang tahun 2022 juga meningkat sebanyak 2.030 orang.
| Tahun | Penduduk Bekerja (orang) |
Pengangguran Terbuka (orang) |
Angkatan Kerja (orang) |
Bukan Angkatan Kerja (orang) |
TPT (%) |
TPAK (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 63.698 | 3.201 | 66.899 | 30.215 | 4,78 | 68,90 |
| 2019 | 60.649 | 2.769 | 63.418 | 34.220 | 4,37 | 64,95 |
| 2020 | 60.612 | 5.699 | 66.311 | 31.767 | 8,59 | 67,61 |
| 2021 | 60.317 | 5.769 | 66.086 | 32.444 | 8,73 | 67,07 |
| 2022 | 62.347 | 4.487 | 66.834 | 32.091 | 6,71 | 67,56 |
3.1.7 Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap PDRB
Selama periode tahun 2017-2022 perekonomian Kota Magelang memiliki struktur yang sama. Penyangga utama perekonomian di Kota Magelang pada tahun 2022 masih berasal dari tiga lapangan usaha dominan yaitu konstruksi (16,55 persen), industri pengolahan (16,44 persen) dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (14,05 persen).
Struktur perekonomian Kota Magelang dari sisi penggunaan pada tahun 2022 masih seperti tahun-tahun sebelumnya, masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan PMTB. Sebanyak 56,17 persen nilai tambah yang dihasilkan di Kota Magelang digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga dengan nilai sebesar Rp. 5.666,98 milliar. Selain itu share dari komponen PMTB terhadap PDRB sebesar 48,87 persen. Struktur pengeluaran dari konsumsi pemerintah tercatat sebesar 16,07 persen. Struktur dari net ekspor barang dan jasa yang bernilai negatif menunjukkan bahwa impor barang dan jasa dari luar daerah Kota Magelang masih lebih dominan.
3.1.8 PDRB per Kapita
Gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah dapat diproksi dengan indikator PDRB per kapita. PDRB per kapita Kota Magelang di tahun 2022 mencapai angka Rp. 82,91 juta. Angka ini meningkat 9,85 persen dibanding kondisi tahun 2021 lalu yang mencapai Rp. 75,48 Juta. Peningkatan ini seiring dengan bangkitnya perekonomian pasca Covid-19.
Perkembangan PDRB per kapita Kota Magelang memiliki pola yang serupa dengan Jawa Tengah. PDRB per kapita cenderung meningkat setiap tahun kecuali pada tahun 2020 yang sedikit mengalami penurunan disebabkan karena dampak pandemi Covid-19. PDRB per kapita Kota Magelang setiap tahun selalu lebih tinggi dibanding PDRB per kapita Jawa Tengah.