Article Index

RKPD
Page 6 of 7

6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik untuk masukan, proses, keluaran (output), hasil (outcome), manfaat, dan/atau dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja yang akan dicapai suatu program, atau kegiatan. Hal ini menjadi dasar penilaian kinerja baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun hasil perencanaan pembangunan yang sekaligus sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Indikator tersebut akan menjadi parameter prioritas pembangunan sekaligus sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKPD. Pada dasarnya penyusunan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan, yang merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan daerah baik yang menyangkut pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar, serta penjabaran strategi yang diturunkan dari visi dan misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026, tanpa mengabaikan kebijakan eksternal yang termuat dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kota Magelang 2005-2025.

Sebagai alat ukur pencapaian kinerja tujuan, sasaran, yang diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun sebagai satu BAB tersendiri dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Substansi Bab ini memuat rincian indikator kinerja beserta target yang direncanakan untuk dapat dicapai di akhir pelaksanaan perencanaan tahun 2024 sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya mencapai tujuan jangka pendek yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka dalam RKPD tahun 2024 disusun program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan serta indikator kinerja pembangunan daerah yang disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang terkait. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2024 memuat dua hal, yaitu Indikator Kinerja Utama Daerah dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.1 dan 6.2.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Magelang Tahun 2024
No Indikator Kinerja Utama Target RKPD
Tahun 2024
1. Nilai Pembangunan Masyarakat 84,31 *)
2. Nilai penguatan toleransi 96,83 *)
3. Nilai penguatan ketentraman dan ketertiban umum 87,95
4. Nilai stabilitas daerah 97,03 *)
5. Nilai pemajuan kebudayaan 64,87
6. Nilai partisipasi masyarakat 93,91 *)
7. Indeks Pembangunan Manusia 81,94
8. Indeks Pendidikan 0,773
9. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 17
10. Indeks Kesehatan 0,88 *)
11. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (Ribu Rp) 12.846
12. Indeks Pembangunan Gender 95,91 *)
13. Indeks Reformasi Birokrasi 75,10
14. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 87,78 *)
15. Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD) 35,56 *)
16. Indeks Sistem Merit 0,705
17. Indeks SPBE 2,675
18. Maturitas SPIP 3,745
19. Nilai SAKIP A
20. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 93,59
21. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,13 - 5,77 *)
22. Persentase penduduk miskin 6,36 - 7,00
23. Ketimpangan Pendapatan 16,42
24. Persentase Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan (%) 30,49 *)
25. Persentase pertumbuhan investasi 16
26. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan 3,10
27. Persentase PMKS 9,06
28. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,8 - 7,1
29. Persentase Pertumbuhan UMKM 4,5
30. Indeks Kualitas Ruang Kota 67,04
31. Indeks infrastruktur wilayah 91,36
32. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 76
33. Indeks aksesibilitas perkotaan 68,70
34. Persentase luas kawasan kumuh 0,00
35. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 63,46 *)
36. Persentase ruang terbuka hijau publik 17
37. Indeks Resiliensi Daerah 66,36
38. Indeks Ketahanan Daerah 47,40
39. Skor PPH 93,10 *)
Sumber: RPJMD Kota Magelang 2021-2026
*) : Penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2022

 

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2024
No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
2020 2022 2023 2024 2025 2026
  ASPEK PELAYANAN UMUM
1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR
1.1 PENDIDIKAN
1.1.1 Angka Partisipasi Murni SD/MI % NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.1.2 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs % NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.1.3 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) % NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD % NA 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 95,00
1.1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI % NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.1.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs % NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.1.7 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) % NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.1.8 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0,0000 0,0032 0,0016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1.1.9 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 0,00 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.10 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.1.11 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.1.12 Angka Kelulusan (AL) Pendidikan Kesetaraan (Paket A/B/C) % NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.1.13 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.1.14 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.1.15 Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun % 97,63 98,00 98,50 99,00 99,50 100,00 100,00
1.1.16 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV:                
1.1.16.a - PAUD % 65,00 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 70,00
1.1.16.b - SD/MI % 95,30 95,60 95,70 95,80 95,90 96,00 96,00
1.1.16.c - SMP/MTs % 95,71 97,00 97,25 97,50 98,00 98,50 98,50
1.2 KESEHATAN
1.2.1 Indeks Kesehatan Angka 0,875 0,876 0,877 0,878 0,878 0,879 0,879
1.2.2 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Angka 138,79 140 130 120 110 100 100
1.2.3 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup Angka 16,66 16 16 15 15 15 15
1.2.4 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Angka 13,88 13 13 13 12 12 12
1.2.5 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup Angka 16 11 11 10 10 10 10
1.2.6 Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe % NA 3 3 3 3 3 3
1.2.7 Persentase warga negara usia lanjut (60 tahun ke atas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar % 85,1 100 100 100 100 100 100
1.2.8 Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat % NA 63 66 69 72 75 75
1.2.9 Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular % NA 59 62 65 67 70 70
1.2.10 Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) % NA 70 72 75 77 80 80
1.2.11 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 78 80 82 84 86 88 88
1.3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.3.2 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang % NA 72 74 76 78 80 80
1.3.3 Jumlah aksesibilitas sarana pemerintahan daerah yang sesuai universal desain unit NA 10 20 30 40 50 50
1.4 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.4.1 Cakupan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman berkualitas % NA 51,47 52,52 54,53 58,65 59,79 59,79
1.4.2 Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni pada kawasan bencana dan relokasi program pemerintah % NA 90 90 90 90 90 90
1.4.3 Luas kawasan permukiman kumuh Ha 39,91 14,90 0 0 0 0 0
1.5 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.5.1 Persentase kriminalitas yang tertangani % 73,88 80,50 81,00 81,50 82,00 82,50 82,50
1.5.2 Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk Angka 0 0 0 0 0 0 0
1.5.3 Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir Angka 0 0 0 0 0 0 0
1.5.4 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi % NA 100 100 100 100 100 100
1.5.5 Tingkat Partisipasi Politik masyarakat dalam pemilu % 77,41 0 0 78 0 0 0
1.5.6 Nilai Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum % NA 99 99 99 99 99 99
1.5.7 Persentase penurunan gangguan trantibum % NA 1 1 1 1 1 1
1.5.8 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % NA 100 100 100 100 100 100
1.5.9 Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Indeks NA 35,29 41,18 47,06 52,94 58,82 58,82
1.5.10 Rasio Resiko Dampak Bencana Angka NA 2 2 2 2 2 2
1.6 SOSIAL
1.6.1 Persentase Penurunan PMKS % NA 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
1.6.2 Persentase penanganan PMKS % NA 100 100 100 100 100 100
2 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.1 TENAGA KERJA
2.1.1 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) % NA 65 68 71 73 76 76
2.1.2 Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 51,42 60 60 65 65 70 70
2.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.2.2 Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan % NA 15,00 15,20 15,20 15,20 15,40 15,40
2.2.3 Rasio KDRT % 0,04 0,04 0,04 0,04 0,35 0,35 0,35
2.3 PANGAN
2.3.1 Tingkat Ketersediaan Energi % NA 100 100 100 100 100 100
2.3.2 Tingkat Ketersediaan Protein % NA 100 100 100 100 100 100
2.3.3 Persentase Penguatan cadangan pangan % NA 20 22 25 27 30 30
2.4 PERTANAHAN
2.4.1 Persentase luas lahan bersertifikat % 93,12 93,20 93,23 93,36 93,44 93,53 93,53
2.4.2 Penyelesaian kasus tanah Negara (Penyelesaian kasus tanah) % NA 20 40 60 80 100 100
2.5 LINGKUNGAN HIDUP
2.5.1 Indeks Kualitas Air Indeks 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67
2.5.2 Indeks Kualitas Udara Indeks 83,67 85.92 88.25 93.03 95.36 95.36 95.36
2.5.3 Presentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap pelaksanaan dokumen lingkungkan % NA 43,33 43,33 46,67 46,67 50,00 50,00
2.5.4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks 31,38 31,38 31,66 31,93 32,21 32,48 32,48
2.5.5 Persentase Sampah yang Terkelola % 84,11 88,05 90,65 93,65 97,15 99,65 99,65
2.6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.6.1 Nilai kualitas administrasi kependudukan % NA 84,37 88,07 91,21 94,63 95,83 95,83
2.6.2 IKM OPD Indeks 82,83 84,00 85,00 86,00 87,00 88,00 88,00
2.6.3 Nilai tertib administrasi kependudukan % NA 99,10 99,20 99,30 99,38 99,50 99,50
2.6.4 Cakupan pemanfaatan data kependudukan % NA 70,00 80,00 88,33 97,50 100,00 100,00
2.7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.7.1 Persentase keswadayaan masyarakat % NA 40 42 45 48 50 50
2.7.2 Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang % NA 59 65 71 76 82 82
2.8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.8.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) % NA 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2
2.8.2 Total Fertility Rate (TFR) Angka NA 8 7 7 6 6 6
2.9 PERHUBUNGAN
2.9.1 Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan yang Berkeselamatan % NA 86 87 88 89 90 90
2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.1 Indeks SPBE Indeks 3,21 2,40 2,55 2,675 2,975 3,25 3,25
2.10.2 Nilai domain kebijakan SPBE Angka 3,21 2,90 3,00 3,00 3,30 3,50 3,50
2.10.3 Nilai domain tata kelola SPBE Angka 0,00 2,70 2,70 2,80 2,80 3,00 3,00
2.10.4 Nilai domain Manajemen SPBE Angka 0 1,2 1,5 1,8 2,5 3 3
2.10.5 Nilai domain layanan SPBE Angka 0 2,8 3 3,1 3,3 3,5 3,5
2.11 KOPERASI DAN UMKM
2.11.1 Peningkatan omzet pelaku usaha mikro % -8,22 -3,00 -2,00 -1,00 2,00 3,00 3,00
2.11.2 Peningkatan volume usaha koperasi Rp 41,227,671,003 41,928,541,411 43,895,483,280 45,939,758,280 48,065,748,585 50,278,072,095 50,278,072,095
2.12 PENANAMAN MODAL
2.12.1 Pertumbuhan Nilai investasi PMA/PMDN % NA 16 16 16 16 16 16
2.12.2 Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) Angka NA 3 3 3 3 3 3
2.12.3 Rata-rata lama waktu pelayanan perizinan Hari 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2,5
2.12.4 IKM Pelayanan Perijinan Indeks 83.41 83,50 83,50 84,00 84,50 85,00 85,00
2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.13.1 Persentase prestasi kepemudaan, olahraga dan pramuka % NA 40,67 41,43 43,28 44,74 46,85 46,85
2.13.2 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri % NA 2,09 2,12 2,15 2,18 2,22 2,22
2.13.3 Jumlah atlet berprestasi Angka 5 15 20 25 30 35 35
2.13.4 Jumlah prestasi olahraga Angka 25 125 150 175 200 225 225
2.14 STATISTIK
2.14.1 Indeks kepuasan pengguna data sektoral (skala 5) Indeks 3,21 3,40 3,45 3,50 3,55 3,60 3,60
2.15 PERSANDIAN
2.15.1 Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) Indeks 1 1 1 2 2 2 2
2.16 KEBUDAYAAN
2.16.1 Cakupan obyek pemajuan kebudayaan % NA 60 70 80 90 100 100
2.16.2 Cakupan pengelolaan kesenian, kebudayaan, cagar budaya dan museum % NA 53 57 59 61 64 64
2.17 PERPUSTAKAAN
2.17.1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks NA 17 17 17 17 17 17
2.17.2 Persentase peningkatan layanan perpustakaan % NA 27 28 29 30 31 31
2.17.3 Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang dibina % NA 31.01 33.54 36.07 38.60 41.13 41.13
2.18 KEARSIPAN
2.18.1 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban % NA 100 100 100 100 100 100
2.18.2 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban % NA 100 100 100 100 100 100
3 URUSAN PILIHAN
3.1 KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.1.1 Persentase Peningkatan Produksi Peternakan Budidaya % NA 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
3.2 PARIWISATA
3.2.1 Persentase PAD sektor pariwisata % 2,89 3,73 3,83 4,17 4,26 4,52 4,52
3.2.2 Persentase kunjungan wisata kota % NA 100 100 100 100 100 100
3.2.3 Lama kunjungan Wisata Angka 1-2 hari 1-2 hari 1-2 hari 1-2 hari 1-2 hari 1-2 hari 1-2 hari
3.3 PERTANIAN
3.3.1 Produktivitas produksi pertanian Ton/Ha 6,05 6,15 6,25 6,35 6,45 6,50 6,50
3.3.2 Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya % NA 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
3.4 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.5 PERDAGANGAN
3.5.1 Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan % 14,3 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65
3.6 PERINDUSTRIAN
3.6.1 Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan % 16,12 16,14 16,16 16,18 16,20 16,22 16,22
3.7 TRANSMIGRASI
4 URUSAN PENUNJANG
4.1 FUNGSI LAIN
4.1.1 Persentase Pemenuhan Sasaran dan Area Perubahan RB yang nilainya telah mencapai B % NA 80 90 100 100 100 100
4.1.2 Persentase kebijakan bidang Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan Barang Jasa yang terpenuhi % NA 100 100 100 100 100 100
4.1.3 Persentase kebijakan bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang terpenuhi % NA 100 100 100 100 100 100
4.1.4 Persentase OPD dengan nilai SAKIP A % NA 80 90 100 100 100 100
4.1.5 Nilai LPPD Angka NA 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,00
4.1.6 Persentase dokumentasi dan publikasi kegiatan pimpinan % NA 100 100 100 100 100 100
4.1.7 Tingkat kepuasan pimpinan % NA 100 100 100 100 100 100
4.1.8 Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) Indeks NA 70 72 75 78 80 80
4.1.9 Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Nilai NA 68 (B) 69 (B) 70 (B) 71 (BB) 72 (BB) 72 (BB)
4.1.10 Indeks Kepuasan Masyarakat (Kec. Magelang Utara) Indeks 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 82,50 82,50
4.1.11 Indeks Kepuasan Masyarakat (Kec. Magelang Tengah) Indeks 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 82,50 82,50
4.1.12 Indeks Kepuasan Masyarakat (Kec. Magelang Selatan) Indeks 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 82,50 82,50
4.2 KEUANGAN
4.2.1 Nilai Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah % 89,76 89,76 91,43 91,43 93,10 93,10 93,10
4.2.3 Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Daerah % 88,79 89,77 90,76 92,64 94,29 94,64 94,64
4.2.4 Rasio kemandirian keuangan daerah % 32,02 36,16 34,61 35,64 36,69 36,69 36,69
4.2.5 Rasio PAD terhadap pendapatan daerah % 23,82 26,05 25,25 25,81 26,37 26,37 26,37
4.3 PERENCANAAN
4.3.1 Nilai SAKIP dari aspek perencanaan % 22,49 24,50 25,00 25,50 26,00 26,50 26,50
4.3.2 Persentase Tingkat efektivitas proses perencanaan pembangunan daerah dan kualitas dokumen perencanaan % 53,25 76,00 81,00 86,50 92,00 93,25 93,25
4.4 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4.4.1 Indeks sistem merit Indeks NA 0,6450 0,6825 0,7050 0,7300 0,7300 0,7300
4.4.2 Nilai sistem merit Angka NA B (250 - 324) B (250 - 324) B (250 - 324) B (250 - 324) B (250 - 324) B (250 - 324)
4.5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4.5.1 Persentase implementasi rencana kelitbangan % NA 17,02 36,17 55,32 76,60 100,00 100,00
4.5.2 Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi % NA 24,00 49,00 65,17 66,31 68,44 68,44
4.6 PENGAWASAN
4.6.1 Kapabilitas APIP Angka 3,00 3,16 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30
4.6.2 MRI Angka 2,12 2,29 2,47 2,65 2,82 3,00 3,00
4.6.3 Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal Angka 6,9 7,5 8,1 8,2 8,3 8,4 8,4
4.6.4 Indeks Persepsi Korupsi Indeks 3,38 3,40 3,40 3,42 3,43 3,45 3,45
Sumber: RPJMD Kota Magelang 2021-2026