Pada Senin (27/05/2025) bertempat di aula Pangripta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah telah dilaksanakan rapat koordinasi Kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).
Agenda dari rapat koordinasi ini adalah membahas persiapan keikutsertaan Kota Magelang dalam Pokja PKP Award yg diprakarsai oleh Balai Perumahan Jawa III Yogyakarta.
Senin, 20 Mei 2024, bertempat di ruang rapat Wali Kota Magelang, telah dilaksanakan rapat evaluasi percepatan penanggulangan kemiskinan. Dipimpin langsung oleh Walikota Magelang Dr. Azis, diputuskan beberapa langkah strategis dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Kota Magelang. Diskusi dan pembahasan diawali dengan evaluasi program pengentasan kemiskinan tahun 2024 dan rencana 2025 yang dipaparkan oleh Kepala Bapperida, Handini Rahayu,ST, M.Eng. Evaluasi dari data Susenas sebagai sumber data penghitungan kemiskinan serta simulasi target pengentasan kemiskinan dipaparkan oleh analis perencana Bapperida Yoyok Cahyo N, S.ST, M.Ec.Dev menggunakan ADePT: software evaluasi kemiskinan dari Bank Dunia. Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan kemudian disusunlah strategi percepatan pengentasan kemiskinan yang harus ditindaklanjuti oleh satgas pengentasan kemiskinan dalam waktu dekat.
Rapat juga dihadiri oleh stakeholder terkait, mulai dari dinas sosial, DPPKUM, disnaker, DPMP4KB, Insperktorat, Disdikbud, PDAM, bag hukum, bag perekonomian dan bag kesra.
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang menyelenggarakan rapat persiapan Penilaian Kinerja (PK) Stunting tahun 2024 pada hari Senin, 20 Mei 2024, bertempat di Aula Pangripta Bapperida Kota Magelang.
OPD yang terkait pengisian aksi bangda stunting; seperti Dinas Kesehatan, DPUPR, DPMP4KB, Dinas Sosial, Diskominsta,Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dihadirkan untuk menjaring masukan dan verifikasi data terkait. Penilaian Kinerja (PK) Stunting tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024 secara hybrid oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
