Bappeda Kota Magelang

Tujuan dari Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) adalah Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan.

Dikutip dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/32274/bappenas-sosialisasikan-penghargaan-pembangunan-daerah-2021-secara-virtual/0/berita “Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada PPD 2021 terdapat beberapa upaya peningkatan, di antaranya: (1) Digital Evaluation system di mana sistem penilaian dokumen menggunakan aplikasi web-based; (2) Balanced Grouped-Evaluator dengan penambahan Tim Penilai Independen di bidang lingkungan, inovasi, dan perencanaan pembangunan; (3) Environment Friendly dengan menambahkan indikator item penilaian lingkungan hidup terkait komitmen pemerintah daerah dalam aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK); serta (4) Covid-19 Sensitive Response, yaitu penambahan penilaian terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.” Dimana Kota Magelang berhasil lolos penilaian tahap I tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Pada tanggal 9 Februari 2021, Kota Magelang mengikuti penilaian tahap II secara virtual. Juri penguji dari pelaksanaan penilaian tahap II adalah tim penguji dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tim Independen dan dari akademisi.

Daerah yang berhasil meraih peringkat 1, akan diajukan oleh Pemprov Jateng ke tingkat Nasional.

Mengingat pentingnya tahapan perumusan masalah dalam rangkaian proses penyusunan dokumen perencanaan yang nantinya akan dituangkan kedalam program dan kegiatan, maka pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, bertempat di ruang Pangripta/ Aula Bappeda Kota Magelang diadakan rapat koordinasi Persamaan Persepsi untuk Meningkatkan Pemahaman terhadap Penyusunan Dokumen Perencanaan. Narasumber dari kegiatan ini adalah Marlupi Julianingrum, ST seorang fungsional Perencana Madya pada Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 

Peserta dari kegiatan ini adalah personel dari Bappeda Kota Magelang dan perwakilan dari OPD di lingkungan pemerintah kota Magelang yang mengikuti secara daring melalui aplikasi zoom meeting. 

Dalam kegiatan ini dipaparkan bahwa perencanaan yang baik adalah rencana yang dapat menyelesaikan masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari kegiatan ini terhadap penyusunan dokumen perencanaan adalah :

  1. Menggali dan identifikasi masalah pembangunan daerah,
  2. Penyusunan pohon masalah ditujukan untuk memudahkan pemetaan program dan kegiatan. 

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka bulan Desember ini menjadi awal siklus perencanaan. Pada bulan Desember 2020 ini, dimulai proses penyusunan RKPD 2022. Tahapan proses ini adalah: Pra-Musren Kelurahan, Musren Kelurahan, Pra-Musren Kecamatan, Musren Kecamatan, Konsultasi Publik, dan Musrenbang Kota.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Layanan dan Persepsi Korupsi pada unit pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah. Untuk itu mohon kepada warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam survey kepuasan masyarakat, persepsi kualitas pelayanan dan persepsi korupsi pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Survey dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner secara daring / online melalui tautan https://bit.ly/SKM_IPKP_IPP, kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Magelang dan masyarakat luar Kota Magelang yang pernah mendapatkan layanan publik di Jawa Tengah dan Kota Magelang.

Survey akan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020.

Hasil survey akan diinformasikan secara terbuka dan akan bermanfaat sebagai data penyanding / second opinion bagi UPP yang sudah melaksanakan survey dan gambaran obyektif bagi UPP yang belum melaksanakan.

 

More Articles …

  1. Musrenbang Kota Magelang
  2. FGD Kota Layak Anak
  3. Awarding RKCI 2019
  4. Gerakan 100 Smart City

Subcategories

Tulisan/Artikel

Perencanaan

Page 91 of 107