Bappeda Kota Magelang

Pemerintah Kota Magelang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 pada Jumat (23/5/2025) di Pendopo Pengabdian. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, sebagai langkah awal dalam menyusun arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.

Musrenbang RPJMD merupakan forum strategis yang mempertemukan berbagai unsur pemangku kepentingan -dari jajaran pemerintahan, DPRD, hingga masyarakat- untuk merumuskan rencana pembangunan daerah yang partisipatif dan tepat sasaran.

“Musrenbang ini bertujuan untuk menyatukan berbagai aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang relevan dan berdampak langsung,” ungkap Damar dalam sambutannya.

Universitas Tidar Magelang sedang merencanakan sebuah seminar internasional yang akan menghadirkan pembicara dari empat negara, yaitu Indonesia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Acara ini ditargetkan untuk mengundang hingga 1.000 peneliti dari berbagai institusi, baik domestik maupun internasional.

Rencana tersebut dibahas dalam sebuah rapat koordinasi yang berlangsung pada Senin, 19 Mei 2025, di Ruang Mantyasih, Bapperida Kota Magelang. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bappeda, Handini Rahayu, S.T., M.Eng., dan dihadiri oleh para kepala bidang Bappeda serta perwakilan dari Universitas Tidar.

Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menjajaki potensi kolaborasi antara Pemerintah Kota Magelang dan Universitas Tidar. Tema seminar masih dalam proses pembahasan, dengan harapan bahwa kegiatan ini dapat memperkuat kerja sama antar lembaga dan meningkatkan daya tarik Kota Magelang sebagai tujuan akademik dan ilmiah di tingkat internasional.

Dalam upaya untuk mensinergikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di tingkat kota dengan arah kebijakan provinsi dan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Bappeda Provinsi mengadakan kegiatan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota.

Fasilitasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan jangka menengah kota selama lima tahun ke depan selaras dengan program strategis yang ditetapkan oleh provinsi dan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur mekanisme dan tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Kegiatan fasilitasi yang berlangsung pada Kamis, 15 Mei 2025, di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Jawa Tengah, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait. Forum ini melibatkan perwakilan dari Bapperida, Inspektorat, BPKAD, serta Bagian Hukum dari pemerintah kota yang sedang menyusun dokumen RPJMD.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan arahan, evaluasi, dan penyelarasan terhadap substansi dokumen perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah kota. Melalui fasilitasi ini, diharapkan dokumen RPJMD yang dihasilkan tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga mampu menjawab isu-isu strategis daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional.

Langkah fasilitasi ini mencerminkan kolaborasi yang nyata antarlevel pemerintahan, guna mewujudkan tata kelola pembangunan yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada hasil.