Bappeda Kota Magelang

Dalam upaya untuk mensinergikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di tingkat kota dengan arah kebijakan provinsi dan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Bappeda Provinsi mengadakan kegiatan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota.

Fasilitasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan jangka menengah kota selama lima tahun ke depan selaras dengan program strategis yang ditetapkan oleh provinsi dan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur mekanisme dan tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Kegiatan fasilitasi yang berlangsung pada Kamis, 15 Mei 2025, di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Jawa Tengah, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait. Forum ini melibatkan perwakilan dari Bapperida, Inspektorat, BPKAD, serta Bagian Hukum dari pemerintah kota yang sedang menyusun dokumen RPJMD.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan arahan, evaluasi, dan penyelarasan terhadap substansi dokumen perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah kota. Melalui fasilitasi ini, diharapkan dokumen RPJMD yang dihasilkan tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga mampu menjawab isu-isu strategis daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional.

Langkah fasilitasi ini mencerminkan kolaborasi yang nyata antarlevel pemerintahan, guna mewujudkan tata kelola pembangunan yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Telah berlangsung Rapat Koordinasi Rencana PRODAMAI pada Perubahan 2025 di Aula Bapperida Kota Magelang pada hari Selasa (06/05/2025). Acara yang dibuka oleh Kepala Bapperida, Handini Rahayu, S.T., M.Eng. menghadirkan perwakilan OPD terkait yaitu DLH, DPMP4KB, Dinas Kesehatan, BPKAD, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Inspektorat, juga perwakilan Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Magelang.

PRODAMAI merupakan program pemberdayaan masyarakat yang diusung oleh Wali Kota Magelang periode 2025-2030. Meskipun baru dapat diimplementasikan sepenuhnya pada tahun 2026, namun pada anggaran perubahan 2025 diharapkan menjadi sebuah proses awal implementasi PRODAMAI juga proses transisi dari program pemberdayaan masyarakat sebelumnya. Koordinasi ini menjadi upaya untuk menguatkan pemerintah Kota Magelang dalam melaksanakan program ini. Mari terus kita kawal agar PRODAMAI semakin berdampak bagi masyarakat.

Senin (05/05/2025), dilaksanakan rapat koordinasi yang membahas hak akses dan pemanfaatan data kependudukan di Aula Pangripta Bapperida Kota Magelang. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Bapperida dengan tujuan memastikan pengelolaan data kependudukan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Acara dihadiri oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta jajaran perwakilan OPD yang memanfaatkan data kependudukan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pelayanannya kepada masyarakat. Diskusi dalam rapat berfokus pada identifikasi jenis hak akses data yang diperlukan oleh OPD dan detail atau kedetilan data tersebut agar dapat mendukung proses pelayanan secara optimal.

Selain itu, rapat juga membahas permasalahan serta kendala yang selama ini dihadapi dalam mengakses data kependudukan. Dengan begitu, diharapkan solusi dan koordinasi yang baik dapat diperoleh untuk menghilangkan hambatan tersebut dan meningkatkan layanan publik berbasis data yang akurat dan terpercaya.