Bappeda Kota Magelang

Tujuan dari Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) adalah Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan.

Dikutip dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/32274/bappenas-sosialisasikan-penghargaan-pembangunan-daerah-2021-secara-virtual/0/berita “Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada PPD 2021 terdapat beberapa upaya peningkatan, di antaranya: (1) Digital Evaluation system di mana sistem penilaian dokumen menggunakan aplikasi web-based; (2) Balanced Grouped-Evaluator dengan penambahan Tim Penilai Independen di bidang lingkungan, inovasi, dan perencanaan pembangunan; (3) Environment Friendly dengan menambahkan indikator item penilaian lingkungan hidup terkait komitmen pemerintah daerah dalam aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK); serta (4) Covid-19 Sensitive Response, yaitu penambahan penilaian terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.” Dimana Kota Magelang berhasil lolos penilaian tahap I tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Pada tanggal 9 Februari 2021, Kota Magelang mengikuti penilaian tahap II secara virtual. Juri penguji dari pelaksanaan penilaian tahap II adalah tim penguji dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tim Independen dan dari akademisi.

Daerah yang berhasil meraih peringkat 1, akan diajukan oleh Pemprov Jateng ke tingkat Nasional.

Mengingat pentingnya tahapan perumusan masalah dalam rangkaian proses penyusunan dokumen perencanaan yang nantinya akan dituangkan kedalam program dan kegiatan, maka pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, bertempat di ruang Pangripta/ Aula Bappeda Kota Magelang diadakan rapat koordinasi Persamaan Persepsi untuk Meningkatkan Pemahaman terhadap Penyusunan Dokumen Perencanaan. Narasumber dari kegiatan ini adalah Marlupi Julianingrum, ST seorang fungsional Perencana Madya pada Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 

Peserta dari kegiatan ini adalah personel dari Bappeda Kota Magelang dan perwakilan dari OPD di lingkungan pemerintah kota Magelang yang mengikuti secara daring melalui aplikasi zoom meeting. 

Dalam kegiatan ini dipaparkan bahwa perencanaan yang baik adalah rencana yang dapat menyelesaikan masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari kegiatan ini terhadap penyusunan dokumen perencanaan adalah :

1. Menggali dan identifikasi masalah pembangunan daerah,
2. Penyusunan pohon masalah ditujukan untuk memudahkan pemetaan program dan kegiatan. 

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka bulan Desember ini menjadi awal siklus perencanaan. Pada bulan Desember 2020 ini, dimulai proses penyusunan RKPD 2022. Tahapan proses ini adalah: Pra-Musren Kelurahan, Musren Kelurahan, Pra-Musren Kecamatan, Musren Kecamatan, Konsultasi Publik, dan Musrenbang Kota.