Bappeda Kota Magelang

Selasa hingga Rabu, 8–9 Juli 2025, Bapperida Kota Magelang menyelenggarakan desk pendampingan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah untuk periode 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung di Aula Pangripta Bapperida dan menjadi bagian dari rangkaian pendampingan teknis yang bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, Bapperida bekerja sama dengan tenaga ahli dari Corona Consulting, yang juga tercatat sebagai mitra profesional Kementerian Dalam Negeri. Dua tenaga ahli dihadirkan secara bergiliran untuk memberikan review menyeluruh terhadap Renstra yang telah disusun masing-masing perangkat daerah, bab demi bab.

Para Kepala OPD yang diwakili oleh Kasubag Program hadir langsung dalam sesi desk untuk mendiskusikan perbaikan struktur penulisan, narasi kebijakan, serta substansi perencanaan. Dialog berlangsung aktif, memberikan ruang bagi setiap perangkat daerah untuk mendapatkan arahan teknis yang lebih mendalam.

Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memastikan penyusunan Renstra sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kota Magelang. Setelah kegiatan desk ini, seluruh perangkat daerah diharapkan segera melakukan penyempurnaan dokumen sesuai catatan dan masukan dari tenaga ahli.

Tahap perbaikan berikutnya akan dilaksanakan secara langsung oleh perangkat daerah, dengan tetap didampingi tenaga ahli serta tim dari Bapperida, guna menjaga konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan di tingkat daerah.

Dalam upaya mempercepat pembangunan di Kota Magelang, Wali Kota Magelang, H. Damar Prasetyono, melakukan audiensi ke tiga kementerian strategis di Jakarta pada Senin, 1 Juli 2025. Audiensi ini dilakukan untuk memperkuat tiga pilar utama pembangunan Kota Magelang: perumahan, pariwisata, dan reformasi birokrasi.

Didampingi oleh Kepala Bapperida Kota Magelang, Handini Rahayu, ST., M.Eng., dan Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, Dr. Yetty Setiyaningsih, SP., M.Eng., Wali Kota bertemu langsung dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional.

Kunjungan pertama dilakukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam pertemuan ini, Pemerintah Kota Magelang mengusulkan penyediaan kawasan permukiman baru untuk menjawab kebutuhan hunian layak di tengah keterbatasan lahan. Usulan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup warga.

Selanjutnya, rombongan melanjutkan audiensi ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di hadapan Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata, Ni Made Ayu Marthini, S.IP., M.Sc., Pemkot Magelang memaparkan potensi wisata yang dimiliki serta strategi pengembangan destinasi yang lebih berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Deputi menyambut baik ide-ide yang disampaikan dan memberikan insight berharga dalam upaya meningkatkan daya saing pariwisata Magelang di tingkat nasional dan internasional.

Audiensi terakhir dilakukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Wali Kota bersama tim diterima langsung oleh Wakil Menteri PANRB, Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto. Pertemuan ini membahas percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, dengan harapan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Tiga pertemuan penting yang dilaksanakan pada 1 Juli 2025 ini menjadi bagian dari langkah konkret Pemerintah Kota Magelang dalam menjalin sinergi dengan pemerintah pusat. Upaya ini sekaligus menunjukkan komitmen kuat untuk terus mendorong kemajuan daerah melalui kolaborasi, inovasi, dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Bapperida Kota Magelang melaksanakan kegiatan Konfirmasi Rencana Kerja 2026 selama dua hari, 25 hingga 26 Juni 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Forum ini menjadi bagian penting dalam proses finalisasi RKPD 2026. Seluruh OPD diminta memastikan bahwa rencana kerja dan penganggaran yang telah disusun sudah sesuai dengan arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah, serta mendukung pelaksanaan program unggulan Wali Kota.

Melalui konfirmasi ini, pemerintah daerah berupaya menyelaraskan setiap program agar terkoordinasi, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar penyusunan akhir dokumen RKPD Tahun 2026.